Tribratanews.sulsel.polri.go.id – Bukan menjadi hal biasa ketika orang nomor 1 di Polsek Curio Polres Enrekang ini mengamankan suatu kegiatan masyarakat seperti saat ini, beliau terjun langsung amankan dan kawal pembagian Bansos Rastra di Kantor Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Jumat (28/02/2020).
Kehadiran Kapolsek Curio Iptu Hasruddin di Kantor Desa tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial serta menyaksikan lansung bantuan itu di salurkan kepada masyarakat . Jumlah penerima bantuan di Desa Sanglepongan 142 orang berupa beras 10kg telur 20 butir dan ayam siap masak 2 ekor.
Pada kesempatan itu juga Kapolsek Curio Polres Enrekang memberikan arahan dan himbauan kepada warga bahwasanya penerima bantuan apabila sudah ada yang merasa mampu agar memberikan kesempatan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan, Ungkap IPTU Hasruddin.
Salah satu warga yang tidak di sebutkan namanya mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini apalagi ketika Pak Kapolsek hadir lansung di tengah tengah warga dalam penyaluran bansos ini kami merasa sangat di perhatikan dan merasa sangat aman tanpa takut adanya gangguan.
Pengawalan penyaluran dana bansos merupakan yang dilakukan oleh Kapolsek Curio hasil dari kesepakatan kerjasama antara Polri dan Kementerian Sosial agar anggaran tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan tidak bocor pada masyarakat yang sudah mampu.
Hal tersebut tertuang dalam MoU yang ditanda tangani mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Mabes Polri, Jakarta pada bulan Januari 2019 lalu.
Dari kesepakatan tersebut Polri akan membentuk Satgas untuk membantu Kemensos yang akan dipimpin oleh mantan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono yang dikenal saat ini dengan nama Satgas Bansos.
Tidak hanya pada tingkatan pusat, Satgas Bansos ini juga telah dibentuk di Polda-polda yang nantinya akan turun ke Polres, Polsek hingga pada Bhabinkamtibmas yang langsung mengawasi dan memastikan distribusi bansos di daerah.
Kapolri juga menegaskan tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran pada dana Bansos ini justru menimbulkan persoalan, misalnya tidak tepat sasaran yang nantinya akan menjadi masalah hukum dan juga menjadi masalah keamanan.
