Tribratanews.sulsel.polri.go.id – Tahap penyaluran program bantuan pemerintah, yaitu BLT-DD Tahap III di wilayah Desa Kolai Kecamatan Malua terus bergulir. Hari ini uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut disalurkan kepada warga Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, Rabu (01/07/2020).
Teknis pembagian dan penyaluran dana BLT DD ini dibagikan di Kantor Desa yang dihadiri oleh Bhabinkamtibmas Polsek Malua Briptu Muhammad Ilham Syam, Babinsa Kecamatan Malua Serda Abdul Kahar, Kepala Desa Mekkala beserta para kepala dusun dan para penerima semua dihadirkan kantor Desa Mekkala ini.
“BLT Dana Desa ini adalah bantuan kemanusiaan dan perekonomian warga selama pandemi Virus corona. Bantuan ini agar dipergunakan secara baik baik dan tepat sasaran terutama untuk biaya kebutuhan pokok”, ujar Briptu Muhammad Ilham Syam pada kesempatan itu.
Bhabinkamtibmas Briptu Muhammad Ilham Syam menambahkan bahwa jika ada permasalahan di desa/lingkungan terkait kamtibmas silakan langsung disampaikan kepada Saya Selaku Bhabinkamtibmasnya, dan jika ada penerima BLT DD yang dirasa kurang tepat sasaran, silakan langsung laporkan ke perangkat desa / Kades.
Pengawalan penyaluran dana bansos yang dilakukan oleh aparat Kepolisian merupakan kesepakatan kerjasama antara Polri dan Kementerian Sosial agar anggaran tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan tidak bocor pada masyarakat yang sudah mampu.
Hal tersebut tertuang dalam MoU yang ditanda tangani mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Mabes Polri, Jakarta pada bulan Januari 2019 lalu.
Dari kesepakatan tersebut Polri akan membentuk Satgas untuk membantu Kemensos yang akan dipimpin oleh mantan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono yang dikenal saat ini dengan nama Satgas Bansos.
Tidak hanya pada tingkatan pusat, Satgas Bansos ini juga telah dibentuk di Polda-polda yang nantinya akan turun ke Polres, Polsek hingga pada Bhabinkamtibmas yang langsung mengawasi dan memastikan distribusi bansos di daerah.
Kapolri juga menegaskan tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran pada dana Bansos ini justru menimbulkan persoalan, misalnya tidak tepat sasaran yang nantinya akan menjadi masalah hukum dan juga menjadi masalah keamanan.
