Tribratanews.sulsel.polri.go.id – Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe memimpin langsung pembukaan Rapimda (Rapat Pimpinan Daerah) Polri di Gedung Serbaguna Polda Sulsel, Selasa (18/02/20).
Dalam amanatnya Kapolda Sulsel menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para pejabat utama dan Kapolres jajaran yang telah bekerja dengan optimal sehingga situasi Kamtibmas secara umum di seluruh Sulsel dapat terpelihara dengan baik.
“Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun 2019 antara lain kegiatan-kegiatan bidang pre-emtif, preventif, penegakan hukum, harkamtibmas dan pengamanan pemilu presiden/wakil presiden serta pemilu legislatif dapat berjalan aman tertib dan lancar,” lanjutnya.
Kesuksesan Polda Sulsel dan secara umum Polri ditunjukkan oleh hasil survei dari lembaga survei Alvara Research Center yang menempatkan Polri pada peringkat kedua Sebagai lembaga negara dengan tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja pemerintahan presiden Jokowi.
“Itu bukan dengan sendirinya tapi dengan daya dan upaya serta doa kita kepada yang maha kuasa,” tegas Mas Guntur Laupe.
Lebih lanjut Kapolda mengajak para hadirin untuk sama-sama dan bekerjasama memperbaiki dan meningkatkan kinerja. “Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan semua di lapangan dengan dukungan Pemda, instansi terkait, TNI serta seluruh masyarakat Sulsel,” ungkapnya.
Pada tahun 2020, kata Irjen Pol Mas Guntur Laupe, kita akan melaksanakan pengamanan Pilkada serentak di 12 kabupaten/kota untuk pemilihan walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati.
“Untuk itu segera lakukan pemetaan potensi kerawanan masing-masing sebagai dasar dalam penyusunan dan optimalkan penggunaan anggaran dan pelibatan personil pengamanan,” ucapnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Kapolda Sulsel menekankan beberapa hal kepada para hadirin untuk dipedomani dan dilaksanakan, “Pertama junjung tinggi komitmen netralitas dan integritas, ikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020,” tuturnya.
Kedua, sinergitas dan soliditas TNI-Polri harus senantiasa dijaga pada semua tingkatan, mulai pucuk pimpinan tertinggi sampai dengan tingkatan terendah di manapun dan kapanpun.
Ketiga, lakukan deteksi dini pencegahan dan hukum terhadap kejahatan kerah putih yang menggunakan kemajuan IT dan ilmu pengetahuan investasi palsu dan antisipasi kejahatan cyber berupa hoax dan ujaran kebencian bernuansa Sara.
Keempat, pedomani Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dalam mengawal kegiatan unjuk rasa dengan humanis dan pastikan tidak menggunakan senpi.
“Terakhir siap siaga dan cepat dalam merespon terjadinya bencana alam dan kontinjensi melakukan pemetaan daerah rawan bencana alam dan antisipasi musim penghujan, potensi banjir dan tanah longsor serta musim kemarau, potensi gagal panen dan karhutla,” tutupnya.
