Tribratanews.sulsel.polri.go.id – Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan mengapresiasi kegiatan Polwan jajaran Polda Sulsel yang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati hari Polisi Wanita ke-73 yang jatuh pada tanggal 1 September 2021.
Menurut Kabid Humas Polda Sulsel Pelaksanaan bakti sosial ini juga dalam rangka mewujudkan Polwan peduli dan berbagi kasih ditengah situasi dan kondisi perekonomian masyarakat yang sedang dilanda wabah pandemi Covid-19 saat ini serta menyongsong peringatan Hari Polisi Wanita yang ke-73.
“Ya tentunya, harapan kami kiranya baksos Polwan tersebut dapat bermanfaat untuk membantu masyarakat khususnya yang terdampak dari wabah pandemi Covid-19 ini,” terang E.Zulpan
Sebagaimana yamg dilakukan , Polwan Polres Pelabuhan Makassar yang menggelar Bakti Sosial Menyambut hari jadi Polisi Wanita ke-73, kepada Masyarakat kurang mampu.
Kegiatan baksos dalam HUT Polwan ke-73 tersebut bertujuan untuk meringankan beban warga yang terkena dampak dari pandemi virus Covid 19 yang dirasakan sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar, Minggu (11/07/2021).
Giat baksos digelar dengan membagikan sembako, vitamin masker untuk warga kurang mampu didalam menghadapi pandemi covid-19 ini dan juga sisipkan imbauan Kamtibmas tentang protokol kesehatan dalam penanggulangan Virus Corona.
Sejarah kelahiran Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia tak jauh berbeda dengan proses kelahiran Polisi Wanita di negara lain, yang bertugas dalam penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita baik korban maupun pelaku kejahatan.
Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948, berawal dari kota Bukittinggi, Sumatera Barat, tatkala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menghadapi Agresi militer Belanda II, dimana terjadinya pengungsian besar-besaran pria, wanita, dan anak-anak meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik-titik peperangan.
Untuk mencegah terjadinya penyusupan, para pengungsi harus diperiksa oleh polisi, namun para pengungsi wanita tidak mau diperiksa apalagi digeledah secara fisik oleh polisi pria.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia menunjuk SPN (Sekolah Polisi Negara) Bukittinggi untuk membuka “Pendidikan Inspektur Polisi” bagi kaum wanita. Setelah melalui seleksi terpilihlah 6 (enam) orang gadis remaja yang kesemuanya berdarah Minangkabau dan juga berasal dari Ranah Minang.
