Tribratanews.sulsel.polri.go.id – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Cemba kembali dicairkan kepada masyarakat Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang terdampak Covid-19.
Briptu Muhammad Suyuti selaku Bhabinkamtibmas Polsek Enrekang di Desa Cemba bersama Babinsa Koramil 02 Enrekang Kodim 1419 Enrekang juga terjun langsung mengawal BLT dana Desa Cemba kepada masyarakat, Rabu (15/09/21).
Penyaluran BLT Dana Desa ini perlu kita lakukan pengawasan agar dapat tepat sasaran dan tersalurkan sesuai peruntukkannya kepada masyarakat ” ujar Briptu Suyuti.
Penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Cemba ini disalurkan sebagai tahap ke IX (Sembilan) kepada masyarakat untuk tahun 2021.
Kapolsek Enrekang Polres Enrekang AKP Anton mengaku sangat mengapresiasi bentuk kinerja Briptu Suyuti yang terjun langsung ke masyarakat dalam menyalurkan anggaran pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan pengawalan, serta berharap kegiatan serupa dapat menjadi hal antisipasi penyalahgunaan dana Negara.
Pengawalan penyaluran dana bansos yang dilakukan oleh aparat Kepolisian merupakan kesepakatan kerjasama antara Polri dan Kementerian Sosial agar anggaran tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan tidak bocor pada masyarakat yang sudah mampu.
Hal tersebut tertuang dalam MoU yang ditanda tangani mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Mabes Polri, Jakarta pada bulan Januari 2019 lalu.
Dari kesepakatan tersebut Polri akan membentuk Satgas untuk membantu Kemensos yang akan dipimpin oleh mantan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono yang dikenal saat ini dengan nama Satgas Bansos.
Tidak hanya pada tingkatan pusat, Satgas Bansos ini juga telah dibentuk di Polda-polda yang nantinya akan turun ke Polres, Polsek hingga pada Bhabinkamtibmas yang langsung mengawasi dan memastikan distribusi bansos di daerah.
Kapolri juga menegaskan tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran pada dana Bansos ini justru menimbulkan persoalan, misalnya tidak tepat sasaran yang nantinya akan menjadi masalah hukum dan juga menjadi masalah keamanan.