Tribratanews.sulsel.polri.go.id – Pastikan penyaluran aman dan tepat sasaran, Bhabinkamtibmas Polsek Lamuru Briptu Andi Ishak mengawasi penyerahan BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Desa Seberang, Kamis (19/5/2022).
Bhabinkamtibas Desa Seberang mengatakan bahwa kegiatan penyaluran BLT dana desa diwilayahnya dilakukan pada saat dalam suasana pandemi Covid-19 sehingga kegiatannya masih dalam aturan prokes.
“Sehingga dengan adanya bantuan BLT ini dirasakan warga sangat membantu utamanya untuk memenuhi kebutuhan pokok utamanya sembako,” tuturnya.
Berita Terkait
Kegiatan kali ini menurut bhabinkamtibmas pemerintah desa sengaja mengundang unsur forkopimcam Lamuru untuk hadir dalam acara penyaluran BLT ini karena tujuannya adalah untuk memberikan pengarahan kepada warga penerima bantuan tentang tujuan dari dana bantuan BLT tersebut, jangan sampai dipergunakan bukan pada tujuan dari BLT itu sendiri.
Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kapolsek Lamuru Iptu Welman mengatakan bahwa penyaluran BLT ini harus mendapatkan pengawasan dari instansi terkait,” tuturnya.
Pengawalan penyaluran dana bansos yang dilakukan oleh aparat Kepolisian merupakan kesepakatan kerjasama antara Polri dan Kementerian Sosial agar anggaran tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan tidak bocor pada masyarakat yang sudah mampu.
Hal tersebut tertuang dalam MoU yang ditanda tangani mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Mabes Polri, Jakarta pada bulan Januari 2019 lalu.
Dari kesepakatan tersebut Polri akan membentuk Satgas untuk membantu Kemensos yang akan dipimpin oleh mantan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono yang dikenal saat ini dengan nama Satgas Bansos.
Tidak hanya pada tingkatan pusat, Satgas Bansos ini juga telah dibentuk di Polda-polda yang nantinya akan turun ke Polres, Polsek hingga pada Bhabinkamtibmas yang langsung mengawasi dan memastikan distribusi bansos di daerah.
Kapolri juga menegaskan tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran pada dana Bansos ini justru menimbulkan persoalan, misalnya tidak tepat sasaran yang nantinya akan menjadi masalah hukum dan juga menjadi masalah keamanan.
