Tribratanews.sulsel.polri.go.id – Antisipasi penyalahgunaan, Bhabinkamtibmas Polsek Kahu Aipda Baso Halim kawal penyaluran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap I, II dan III Perioda Januari Sampai Maret di Desa Arallae, Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, Selasa (05/04/2022).
Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I, II dan III tersebut bersumber dari Dana Desa yang merupakan tindak lanjut pencegahan dan penanganan Covid-19 yang diberikan kepada 98 orang dengan senilai Rp.900.000,-/KK.
“Selain kami melakukan pengamanan penyaluran BLT-DD tahap I, II dan III ini, juga memberikan himbauan dan mengajak kepada masyarakat binaan untuk mematuhi prokes dalam pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19, serta mengedepankan prokes dalam kegiatan sehari-hari salah satunya dengan memakai masker,” ucap Bhabinkamtibmas Polsek Kahu.
Pengamanan juga dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan dengan tujuan situasi kondusif terwujud di desa binaan,” tutur Aipda Baso Halim.
Penyaluran BLT-DD Tahap I, II dan III desa Arallae memang diperuntukkan bagi masyarakat yang miskin dan kurang mampu, dengan bantuan ini diharapkan memberi manfaat bagi warga ditengah pandemi Covid-19 yang saat ini belum usai.
Pengawalan penyaluran dana bansos yang dilakukan oleh aparat Kepolisian merupakan kesepakatan kerjasama antara Polri dan Kementerian Sosial agar anggaran tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan tidak bocor pada masyarakat yang sudah mampu.
Hal tersebut tertuang dalam MoU yang ditanda tangani mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Mabes Polri, Jakarta pada bulan Januari 2019 lalu.
Dari kesepakatan tersebut Polri akan membentuk Satgas untuk membantu Kemensos yang akan dipimpin oleh mantan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono yang dikenal saat ini dengan nama Satgas Bansos.
Tidak hanya pada tingkatan pusat, Satgas Bansos ini juga telah dibentuk di Polda-polda yang nantinya akan turun ke Polres, Polsek hingga pada Bhabinkamtibmas yang langsung mengawasi dan memastikan distribusi bansos di daerah.
Kapolri juga menegaskan tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran pada dana Bansos ini justru menimbulkan persoalan, misalnya tidak tepat sasaran yang nantinya akan menjadi masalah hukum dan juga menjadi masalah keamanan.