Tribratanews.sulsel.polri.go.id – Bhabinkamtibmas Polsek Warsel Polres Palopo Aipda Irfal pantau pembagian paket bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak bencana alam banjir berlangsung di Kantor Kelurahan Sampoddo sekira pukul 09.30 Wita, Sabtu (04/09/2021).
Melalui keterangan, Aipda Irfal mengatakan, warga menerima paket bantuan sosial tersebut yakni warga Kelurahan Sampoddo yang terdampak bencana banjir. Adapun bantuan yang diberikan kepada warga Kelurahan Sampoddo yang terdampak bencana banjir tersebut, berupa 1 paket kebutuhan pokok.
Mengingat saat ini masih masa pandemi Covid-19, Bhabinkamtibmas Polsek Wara Selatan Polres Palopo Aipda Irfal tidak bosan-bosannya mengajak warga penerima bantuan tersebut untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan (prokes).
“Karena Kota Palopo masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka kami imbau kepada warga yang datang menerima paket bantuan sosial ini untuk senantiasa menaati prokes Covid-19, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona,” tutur Aipda Irfal.
Pengawalan penyaluran dana bansos yang dilakukan oleh aparat Kepolisian merupakan kesepakatan kerjasama antara Polri dan Kementerian Sosial agar anggaran tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan tidak bocor pada masyarakat yang sudah mampu.
Hal tersebut tertuang dalam MoU yang ditanda tangani mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Mabes Polri, Jakarta pada bulan Januari 2019 lalu.
Dari kesepakatan tersebut Polri akan membentuk Satgas untuk membantu Kemensos yang akan dipimpin oleh mantan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono yang dikenal saat ini dengan nama Satgas Bansos.
Tidak hanya pada tingkatan pusat, Satgas Bansos ini juga telah dibentuk di Polda-polda yang nantinya akan turun ke Polres, Polsek hingga pada Bhabinkamtibmas yang langsung mengawasi dan memastikan distribusi bansos di daerah.
Kapolri juga menegaskan tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran pada dana Bansos ini justru menimbulkan persoalan, misalnya tidak tepat sasaran yang nantinya akan menjadi masalah hukum dan juga menjadi masalah keamanan.