Tribratanews.sulsel.polri.go.id – Bhabinkamtibmas Polsek Anggeraja Polres Enrekang Brigpol Syaepul bersama Babinsa Serda Nur Sakka melaksanakan pengamanan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap 1 sebagai dampak pandemi virus corona yang dilaksanakan di Kantor Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Jumat (22/05/2020).
Giat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Desa Singki tersebut dihadiri oleh Tiga pilar Desa Singki yakni Kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Ketua BPD Desa Songki, pendamping Desa serta warga Desa Singki penerima program BLT DD sebanyak 106 KPM.
“Guna mengatisipasi penyebaran virus corona, Baik petugas maupun warga penerima BTL wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke Balai Desa,” ucap Bhabinkamtibmas
Kapolsek Anggeraja Polres Enrekang Iptu Lukman mengatakan bahwa anggota Bhabinkamtibmas harus hadir pada saat penyaluran BLT untuk mengantisipasi terjadinya hal hal yang tidak diinginkan serta mencegah terjadinya penyelewengan.
Pengawalan penyaluran dana bansos yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas merupakan kesepakatan kerjasama antara Polri dan Kementerian Sosial agar anggaran tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan tidak bocor pada masyarakat yang sudah mampu.
Hal tersebut tertuang dalam MoU yang ditanda tangani mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Mabes Polri, Jakarta pada bulan Januari 2019 lalu.
Dari kesepakatan tersebut Polri akan membentuk Satgas untuk membantu Kemensos yang akan dipimpin oleh mantan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono yang dikenal saat ini dengan nama Satgas Bansos.
Tidak hanya pada tingkatan pusat, Satgas Bansos ini juga telah dibentuk di Polda-polda yang nantinya akan turun ke Polres, Polsek hingga pada Bhabinkamtibmas yang langsung mengawasi dan memastikan distribusi bansos di daerah.
Kapolri juga menegaskan tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran pada dana Bansos ini justru menimbulkan persoalan, misalnya tidak tepat sasaran yang nantinya akan menjadi masalah hukum dan juga menjadi masalah keamanan.